PKS Desak Pemerintah Segera Tangani Longsor Wonogiri

Sebagian relawan & Kepanduan PKS membantu korban longsor di dusun Keron Wonogiri

Sebagian relawan & Kepanduan PKS membantu korban longsor di dusun Keron Wonogiri

Banjir serta tanah longsor menerjang Desa Pare dan Wuryorejo, Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat (6/2). Peristiwa tersebut mengakibatkan sejumlah rumah rusak parah dan jalan terputus. Secara mandiri, warga bahu membahu membersihkan material banjir dan longsor yang menutup jalan.

Koordinator Pos Penanggulangan Bencana (P2B) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wonogiri, Wahyudi mengatakan pihaknya telah menerjunkan sejumlah relawan yang dipusatkan di Desa Pare dan sekitarnya.

“Di Desa Pare terdata dua dusun yang paling parah terkena longsor, yakni Sumber dan Traman. Tercatat tiga rumah rusak berat dan akses jalan ke wilayah tersebut tertimbun material longsor,” kata Wahyudi saat dihubungi pewarta di Wonogiri pada Ahad (8/2).

Wahyudi menjelaskan, sampai saat ini warga bersama sejumlah relawan masih secara mandiri untuk membuka akses jalan utama yang menghubungkan antara Dusun Sumber dan Traman. Belum ada alat berat yang menjangkau wilayah tersebut.

“Ibu Kadus Ngringin sudah menyampaikan permohonan alat berat ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk membantu membuka jalur tersebut. Namun, menurut kepala BPBD alat berat tidak mungkin diturunkan,” ungkapnya.

Anggota Dewan PKS Dapil IV Wonogiri, Hadi Santoso, mengatakan medan yang sulit bukan menjadi alasan BPBD untuk menurunkan alat berat.

“Masa seperti ini jadi alasan? Padahal warga sudah dua hari menunggu. Lokasi bencana sudah jelas, apakah nunggu hari kerja?” tukasnya.

Menurut Hadi, BPBD harus bergerak sesegera mungkin membantu warga menanggulangi bencana yang terjadi. Seluruh potensi kekuatan agar dikerahkan untuk menolong warga. Kasihan jika warga terlalu lama menunggu bantuan.

“Saya mendapat laporan dari Tim P2B PKS yang mensurvei lokasi longsor di Desa Ngringin Selogiri. Warga disana sudah terisolir selama dua hari,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Fikri Faqih mengingatkan pemerintah daerah bertanggungjawab dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana. Prinsip penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan cepat dan tepat.

“Hal itu sesuai dengan Pasal 5 UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 3 ayat (2) huruf a. Prinsip penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan cepat dan tepat,” terang Fikri.

Foto :

Koordinasi pengiriman relawan utk sementara dirasa cukup

Koordinasi pengiriman relawan utk sementara dirasa cukup

Warga, TNI, & Relawan berkolaborasi membuka akses jalan

Warga, TNI, & Relawan berkolaborasi membuka akses jalan

Alhamdulillah 3 titik longsoran jalur utama ke dusun Ngringin sudah bisa ditembus motor roda dua

Alhamdulillah 3 titik longsoran jalur utama ke dusun Ngringin sudah bisa ditembus motor roda dua

Source: www.pks.or.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *